Connect with us

Regional

UPTD KPH Wilayah II Diminta Hentikan Aktivitas Pengelolaan Getah Pinus Ilegal

Andironal Sinaga

Tayang

-

UPTD KPH Wilayah II Diminta Hentikan Aktivitas Pengelolaan Getah Pinus Ilegal
Pokok kayu pinus yang getahnya dideres untuk diolah menjadi karet (kiri), dan Kantor Pangulu Nagori Sibaganding, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara (Kanan).

CEKLISDUA.CO – Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) wilayah II meminta dengan tegas agar aktifitas pengelolaan getah pinus di Dusun Tanjung Dolok, Nagori Sibaganding, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, supaya dihentikan sementara waktu sebelum pengurusan izin selesai.

Hal itu disampaikan Kepala seksi (kasi) Perlindungan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat Tigor Siahaan, pada Rabu kemarin (24/3/2021), saat ditemui di kantornya jalan Gunung Simanuk Manuk, Pematangsiantar, Sumatera Utara.

Kantor Dinas Kehutanan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Pematangsiantar

Tigor mengatakan, diwilayah Tanjung dolok, Nagori Sibaganding, beberapa warga masyarakat tergabung dalam kelompok tani melakukan kegiatan usaha pengolahan getah pinus, seperti Kelompok Tani Karya Lestari dan Kelompok Tani Luhur. Dalam pengolahan getah pinus, Kelompok tani luhur memiliki pabrik tersendiri yang berdiri dikawasan hutan lindung, Nagori Sibaganding dengan nama perusahaan CV Luhur.

Dia juga membenarkan pihak Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan Surat nomor 522.22/3390/DISHUT/2020, perihal pemberhentian operasional getah pinus An. CV. Luhur, yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumut Ir Herianto MSi, pertanggal 2 Oktober 2020.

“Pabrik pengolahan Getah sudah berdiri sejak tahun 1971, dan pekerja merupakan warga setempat. Namun pihak perusahaan sebelumnya tidak bersedia mengurus izin tanpa alasan yang jelas. Akan tetapi saat ini pihak perusahaan telah melakukan pengurusan izin. Karena itu, pihak KPH mengimbau sebelum izinnya selesai pihak perusahaan jangan beroperasi dulu,” jelasnya.

Baca: Anggota DPRD Simalungun Jasser Parade Gultom Tampung Aspirasi Masyarakat Dolok Panribuan

Ditempat terpisah, Pangulu Nagori Sibaganding Martono Bakkara saat dikonfirmasi mengatakan, “bahwa anggota Koperasi luhur adalah warga kita yang pasti Kita mengembangkan /meningkatkatkan taraf hidup masyarakat kita, Pengelolaan Cv luhur saya tidak tahu sama skali. beda Cv Luhur dengan koperasi luhur walau Pemegang Usaha adalah Satu yaitu Pak Gunawan,” katanya dalam keterangan melalui whatsapp nya.

Sementara itu, dilokasi pabrik CV Luhur, seorang karyawan bernama Ipan saat dikonfirmasi, Kamis (25/3/2021), mengaku sebagai perwakilan dari Pimpinan CV Luhur yang saat ini dipimpin oleh Gunawan yang berdomisili di Kota Medan.

Dalam penjelasannya Ipan mengaku terakhir kalinya CV Luhur beroperasi pada tanggal 18 Maret 2021. Ketika disinggung terkait izin operasional, Ipan mengaku akan menyampaikannya kepada pimpinannya.

“Sudah Enam bulan tidak datang pimpinan, nanti kalau datang akan saya sampaikan hal-hal yang dipertanyakan,” ucapnya.

Sebelumnya, Anggota DPRD Sumut Viktor Silaen kepada wartawan meminta kepada UPTD KPH Wilayah II jalan Simanuk-Manuk Kota Siantar agar menertibkan aktivitas pengelolaan getah pinus tidak memiliki izin (ilegal), yang masih marak beroperasi di Kecamatan Girsang Simpangan Bolon (Girsip), Kabupaten Simalungun.

Selain merusak ekosistim alam, juga DPRD Sumut mempertanyakan keabsahan izin opersional pengolahan pabrik getah pinus milik CV Luhur yang berdiri di Dusun Tanjung Dolok, Nagori Sibanganding.

“Kita minta agar Kepala KPH wilayah II Pematangsiantar dapat meninjau ulang keabsahan izin operasional CV Luhur di Kecamatan Girsang,” ungkap anggota DPRD Sumut, Viktor Silaen.

Editor: Eful SA