Connect with us

Daerah

Suplai Beras untuk KPM, TKSK Hutabayuraja Dituding Salah Gunakan Wewenang

Tayang

-

Oleh

Suplai Beras untuk KPM, TKSK Hutabayuraja Dituding Salah Gunakan Wewenang

SIMALUNGUN – Tenaga kerja sosial kecamatan (TKSK) kecamatan Hutabayuraja, Kabupaten Simalungun, Sumatera utara dituding melakukan penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Pasalnya, oknum TKSK “Menyuplai” bahan pangan berupa beras yang akan diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Dari keterangan yang dihimpun awak media, pada Kamis 4 Februari 2021, sekitar pukul 09.15 wib, santer informasi yang menyebut bahwa oknum TKSK berinisial SU telah menyuplai bahan beras ke KPM.

Menurut pedoman umum Kementerian Sosial (Kemensos) melarang dengan keras TKSK untuk menyuplai dan menentukan komoditi yang akan diberikan. Pada dasarnya yang berhak menentukan supplier adalah pihak agen yang resmi ditunjuk oleh bank, bukan justru oknum TKSK.

(BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warung yang bekerjasama dengan bank.

Namun di kecamatan Hutabayuraja, sesuai pengakuan pemilik e-warung, oknum TKSK terlibat langsung dalam menentukan supplier, menyuplai bahan beras yang akan diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT.

Atas informasi tersebut, tim langsung konfirmasi melalui whatsapp KTSK berinisial H pukul 14.00 wib dengan menyatakan, “Oh..orang kilang di Huta Bayu Raja bahal batu uda langganan agen BPNT.. tinggal telpon orang itu datang berasnya,” balasnya.

“Langsungnya ketua menyuplai bahan itu pak,”ucap pemilik E-warung saat dikonfirmasi media, pada Kamis (4/2/2021), Sekira pkl 15.00 wib melalui telpon genggam (seluler) di Kecamatan Hutabayuraja,
Bahwa penyuplai bahan pangan disebut sebut adalah oknum pengurus TKSK Kecamatan langsung dalam menentukan menyuplai bahan pangan ke e-warung.

Ditempat terpisah, Bahari Sitinjak selaku Pangulu Nagori Pokkan Baru, kecamatan Hutabayuraja mengaku tidak mengetahui penerima BPNT di wilayahnya.
“Kami Pangulu di Kecamatan Hutabayuraja kecewa, karena tidak ada kordinasi dengan TKSK sama sekali. Banyak warga kami yang kecewa mendatangi kantor,” kesalnya.

Ironisnya, Bahari pun menyebutkan, beberapa kali dirinya selaku Pangulu Nagori mengundang TKSK Kecamatan Huta bayu raja di kantor Camat, namun tidak pernah di gubris. (RG/ARAS)

Advertisement