Connect with us

Seputar Banten

Soal Dugaan Penyalahgunaan Bantuan Hibah Pontren 2020, Biro Pemkesra Provinsi Banten : Itu Tanggung Jawab Pejabat Lama

Ali AA

Tayang

-

Laporan

Soal Dugaan Penyalahgunaan Bantuan Hibah Pontren 2020

CEKLISDUA.CO – Dugaan penyalahgunaan bantuan dana hibah pontren tahun 2020 yang di soroti Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan (OKP) Pemuda Bulan Bintang Provinsi Banten di tanggapi Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Provinsi Banten.

Sebelumnya diberitakan, bantuan hibah untuk pondok pesantren yang diperuntukan untuk pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan Islam senilai Rp. 117,78 Milyar untuk 3.926 pondok pesantren dengan besaran bantuan Rp 30 juta per pesantren, diduga disunat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Kepala Sub Bagian Mental dan Spiritual pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten, Saefudin, saat dikonfirmasi menyampaikan, terkait dengan persoalan bantuan hibah pontren tahun 2020 tersebut, bukanlah tanggung jawabnya. Dirinya mengaku baru tiga bulan menjabat sebagai Kasubag karena masuk dalam perubahan SOTK belum lama ini.

“Mohon maaf untuk kegiatan di tahun 2020 saya belum begitu hafal, kegiatan itu dilaksanakan oleh pejabat terdahulu. Itu kan jamannya Pak Irfan, Pak Toton, Pak Walidan. Nah sekarang setelah perubahan SOTK itu kebetulan untuk lanjutan kegiatan tahun 2021 memang ada di bagian kami,” ucap Syaefudin yang ditemui ceklisdua.co diruang kerjanya, Selasa, (23/2/201).

“Bedanya untuk PPTK nya itu sekarang dipegang oleh eselon III yaitu Pak Kabag. Sekarang saya jadi Kasubagnya, Kabagnya Pak Rubal. Maaf hari ini Pak Kabag tidak bisa menemui karena ada saudaranya meninggal dunia,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Saefudin mengucapkan terimakasih kepada rekan-rekan media yang datang untuk mengkonfirmasi terkait dugaan penyalahgunaan Bantuan Hibah Pontren 2020. Dia juga mengungkapkan, sejak dirinya menjabat sebagai Kasubag Mental dan Spiritual, sudah puluhan LSM dan Media yang melakukan konfirmasi hal yang sama, dengan poin pertanyaannya rata rata memberikan informasi serupa.

“Fokus kami disini sekarang untuk tahun 2021 ini mau tidak mau sifatnya hanya memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah ada kemarin, jangan sampai hibah tahun ini terulang kembali seperti tahun kemarin. Pak Kabag saja kemarin sempat turun langsung ke lokasi di hampir seluruh kota kabupaten, mengecek ponpes yang katanya fiktif, dengan adanya potongan dan lain sebagainya, berangkat langsung sendirian. Sekarang jika temen-teman semua ingin puas, kan bilangnya pegang data kesalahan kegiatan tersebut, ya silahkan saja laporkan kepada penegak hukum dan silahkan ke Gubernur jika memang perl ,” jelas Saefudin.

Baca juga: OKP Pemuda Bulan Bintang Provinsi Banten Soroti Dugaan Penyalahgunaan Dana Hibah Pontren Tahun 2020

Kegiatan dana hibah Pontren tahun 2021 ini, lanjut dia, telah mengalami peningkatan, baik jumlah penerima maupun jumlah besarannya. Saefudin juga menjelaskan jika pihak nya kini masih melakukan pendataan dan verifikasi serta bakal merubah proses mekanismenya.

“Tahun ini rencananya sebesar Rp 40 juta per pesantren, jumlahnya lebih dari 4000an pontren. Selain evaluasi, kami sekarang lebih kepada manajemen dan mekanismenya. Perbedaan dengan tahun ini bedanya dengan tahun kemarin yaitu selain melibatkan data dari FSPP sebagai organisasi pendamping kita juga melibatkan Kemenag Provinsi, namun tetap keputusan akhirnya di Gubernur, SK nya saja belum turun sampai saat ini masih digodok, kan tidak bisa satu dua hari. Nanti jika datanya sudah fix rencananya bakal kita publikasikan ke media massa, intinya agar tidak ada dusta diantara kita,” ungkapnya.

Setelah adanya perubahan SOTK tahun 2020 lalu sesuai dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas Perangkat Daerah yang menekankan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Sebelum adanya perubahan seperti sekarang, dalam susunan SOTK pada OPD Setda Banten disebutkan bahwa Biro Kesejahteraan Rakyat masih terpisah sendiri berbeda saat ini menjadi Bagian Kesejahteraan Rakyat didalam naungan Biro Pemerintahan​ dan Kesejahteraan Rakyat. Diketahui saat itu penjabat Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat tahun 2020 dijabat oleh Pelaksana Tugas yakni Toton Suriawinata, yang setelah agenda rotasi/mutasi Gubernur Banten per tanggal 7 Januari 2021 lalu, dirinya di tunjuk untuk menjabat sebagai Kepala Bagian Aspirasi Humas pada Sekretariat DPRD Provinsi Banten.

Sementara itu, Ketua Pengurus DPW OKP Pemuda Bulan Bintang Provinsi Banten, M. Zuhdi kembali menanggapi saat ditemui di kantor Sekretariatnya, (Rabu, 24/02/2021). Zuhdi mengatakan bahwa, meskipun adanya perubahan SOTK secara administratif, setelah pelantikan serah terima jabatan (Sertijab), pejabat lama dan baru haruslah ikut bertanggung jawab.

“Masyarakat harus berani, harus melek terkait dana hibah yang diterima dia, tidak boleh ada seorang pun yang meminta presentase, tidak boleh ada seorang pun yang harus diterimakasihi dengan memberikan sebagian kecilnya kepada mereka, jelas tidak boleh, karena itu hak daripada penerima. Untuk apa penandatangan dan pernyataan di NPHD,” pungkas Zuhdi menegaskan. (Sn Adhi)