Connect with us

Peristiwa

Pengamat Budaya dan Politik : Pemerintah Larang FPI, Bukan Larang Agama

redaksi

Tayang

-

Laporan

Pengamat Budaya dan Politik : Pemerintah Larang FPI, Bukan Larang Agama

JAKARTA – Front Pembela Islam (FPI) adalah nama kelompok, bukan agama. Maka, Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri dan tiga lembaga/ badan setara menteri, yang menyatakan FPI terlarang adalah keputusan terhadap kelompok yang menamakan diri FPI.

Pemerhati Budaya dan politik Suryadi, di Jakarta, Kamis (31/12/2020) mengatakan, Pemerintah lupa akan pentingnya penegasan semacam itu. Padahal, penting ditegaskan untuk menyadarkan siapa pun warga negara Indonesia.

“Mengapa penting? kan segera setelah itu, orang-orang FPI mendeklarasikan kembali Front Persatuan Islam dengan singkatan juga FPI. Bahkan, jika Pemerintah menyatakannya terlarang lagi, mereka bertekad akan mendirikan lagi FPI lagi yaitu Front Perjuangan Islam,” kata Wakil Sekjen Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN) itu.

Menkopolhukam Mahfud MD didampingi sejumlah menteri serta Panglima TNI, Kapolri, Kepala PPATK, dan Kepala BNPT, sehari sebelumnya mengumumkan, Pemerintah menghentikan kegiatan dan membubarkan Front Pembela Islam (FPI).

“Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI,” kata Mahfud MD, dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (30/12/2020).

Alasan pembubaran itu, sambung Mahfud, karena FPI itu tidak memiliki legal standing, baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa. Keputusan pemerintah ini, lanjutnya, sudah sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku, seperti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Ormas.

“Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai putusan MK Nomor 82 PUU 11/2013 tertanggal 23 Desember 2014,” tegasnya. Setelah pembubaran ini, Mahfud meminta Pemerintah pusat dan daerah untuk menolak semua kegiatan FPI.

Wamenkumham Edward Omar Syarif Hiariej menyambung pengumuman itu, membacakan Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jakgung, Kapolri, dan Kepala BNPT tentang “Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam.”

SKB yang menggunakan tertib penomoran dari keenam kementerian tentang “Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam”, dinyatakan berlaku sejak tanggal dibacakan, 30 Desember 2020.

Viral dan Deklarasi “FPI Baru”

Di hari yang sama viral video kerumunan massa yang didominasi orang-orang berseragam putih-putih FPI. Video ini antara lain berisi pernyataan akan mendirikan Front Persatuan Islam yang juga disingkat FPI. Bila Pemerintah melarangnya lagi, lanjut video tersebut, akan didirikan lagi Front Perjuangan Islam dengan singkatan juga FPI.

Benar saja sejumlah orang FPI termasuk Sekum FPI Munarman mendeklarasikan Front Persatuan Islam yang disingkat FPI. Deklarator lainnya yakni Habib Abu Fihir Alattas, Tb Abdurrahman Anwar, Ahmad Sabri Lubis, Abdul Qadir Aka, Awit Mashuri, Haris Ubaidillah, Habib Idrus Al Habsyi, Idrus Hasan, Habib Ali Alattas SH, Habib Ali Alattas S.Kom, Tuankota Basalamah, Habib Syafiq Alaydrus, Baharuzaman, Amir Ortega, Syahroji, Waluyo, Joko, dan M Luthfi.

Tentu saja, tidak ada larangan mendirikan FPI yang bukan Front Pembela Islam yang telah dinyatakan terlarang. Kegiatan kelompok masyarakat non ormas, dibenarkan di dalam negara demokrasi Indonesia. Singkat menanggapi hal itu, Menkopolhukam Mahfudf MD menyatakan, “Boleh!”

Meski FPI terlarang dan FPI bukan Ormas atau Parpol, Suryadi melihat hal itu semacam fenomena dagelan politik saja. Apalagi, lanjutnya, membawa-bawa nama agama. “Padahal, sesungguhnya FPI itu kan bukan agama,” tukasnya.

Akan tetapi, kata Suryadi, peringatan semacam itu tidak keluar dari Pemerintah. Di lain sisi, selama ini harus diakui bahwa FPI itu konsisten bermain-main di tataran politik emosional berbasis sentimen, bukan substansial.

“Itu lah faktor dominan yang membuat FPI sempat berkembang menjadi besar. Dia konsisten pada tataran emosi umat, setidaknya pada mereka yang berhasil mereka pengaruhi lewat aksi-aksi verbal cenderung meluncur ke agitatif,” kata Suryadi.

Ke depan, Suryadi mengingatkan Pemerintah agar betul-betul memberdayakan mekanisme akomodasi dan pembinaan bagi kelompok atau ormas apa pun yang sah hidup di Indonesia, kecuali yang memang sudah dinyatakan terlarang.

Akomodasi dan pembinaan sangat penting, lanjut Suryadi, agar jangan sampai muncul gambaran bahwa ada kelompok atau ormas yang terlanjur membesar, baru ditindak.

Hendaklah, kata Suryadi, Pemerintah cermat dan bijak. Sebab, lanjutnya, negara yang terlalu lama berproses untuk menjadi dewasa berdemokrasi seperti Indonesia yang “cenderung menjadikan kebebasan adalah segala-galanya”, ia bukan cuma menjadi lahan subur bagi oposan.

“Oposisi itu hal yang lumrah di negara demokrasi. Tapi, kepentingan-kepentingan politik yang mewarnai keoposisiannya dengan permusuhan yang tajam, jelas rawan dan cenderung membangun situasi tidak kondusif bagi pemerintahan dan ketergangguan rakyat. Korbannya, siapa lagi kalau bukan rakyat?,” Suryadi mengingatkan. **