Connect with us

Megapolitan

Pencatatan Serikat Buruh PT ULI Tidak Sesuai Prosedur, KSPSI: Disnaker ‘Ngibul’

Tayang

-

Oleh

Pencatatan Serikat Buruh PT ULI Tidak Sesuai Prosedur

CEKLISDUA.CO – Wakil Ketua DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Tangerang, Gaosul Alam menanggaapi pernyataan Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Tangerang, Beni Rachmat yang menyatakan, bahwa pencatatan serikat buruh PT ULI sudah sesuai prosedur.

Menurut Gaosul, pernyataan yang disampaikan Plt Kadinasker Kabupaten Tangerang tentang persoalan pencatatan serikat buruh PK FSB Garteks KSBSI PT ULI jelas tidak sesuai prosedur.

“Apanya yang sesuai prosedur, dasar Beni Rachmat apa, menandatangani tanda bukti pencatatan PK FSB Garteks KSBSI PT ULI, jelas ini tidak sesuai prosedur menurut kami, serta penjelasannya bohong belaka alias ngibul,” kata Gaosul, Rabu (8/6/2021).

Lanjut Gaosul, kebohongan tersebut sangat jelas ketika Beni Rachmat memberikan penjelasan berita sanggahan melalui Diskominfo Kabupaten Tangerang yang menyampaikan Kedatangan Disnaker Kabupaten Tangerang ke PT ULI pada 18 Mei 2021 dalam rangka menindak lanjuti surat pemberitahuan PHK oleh PT ULI terhadap beberapa karyawannya.

“Padahal kedatangan 3 orang petugas Disnaker atas nama Indra Darmawan dan Hendra serta Nurjanah selaku mediator pada 18 Mei 2021 itu, melakukan verifikasi faktual terkait dengan permohonan verifikasi PT ULI kepada Disnaker terkait dengan dibentuknya kepengurusan Komisariat Federasi Serikat Buruh Garteks KSBSI,” ucapnya.

Gaosul menjelaskan, bahwa dari hasil verifikasi faktual tersebut, yang di sampaikan Indra Darmawan (Kabid Dinsaker -red) serta Hendra (Kasi Dinaker-red) kepada HR Manager PT ULI, secara hukum PK FSB Garteks KSBSI PT ULI tidak memenuhi syarat pembentukan serikat pekerja atau serikat buruh.

“Karena menurut UU Nomor 21 tahun 2000, pembentukan serikat pekerja atau serikat buruh minimal 10 orang, sementara hasil verifikasi faktual hanya terdapat empat orang. Lalu, ko bisa pada tanggal 10 Mei surat pencatatan dikeluarkan Plt Disnaker Kabupaten Tangerang,” jelas dia.

Yang menjadi aneh, kata Gaosul, dalam pertemuan itu yang hadir Kasi Hubungan Industrial Hendra, bukan Kasi Kesejahteraan Pekerja H. Aib Sopyan, yang memang menangani pencatatan keberadaan serikat pekerja/buruh.

“Pantes terjadi kejanggalan dalam mengambil keputusan yang di lakukan Plt Kadisnaker Kabupaten Tangerang dalam mengeluarkan pencatatan serikat pekerja/buruh, karena orang yang bukan ahlinya yakni Kasi Hubungan Industrial Hendra, terlibat dalam pengambilan keputusan. Sementara orang yang ahlinya Kasi Kesejahteraan Pekerja H. Aib Sopyan, tidak dilibatkan,” kata dia.

Gaosul menambahkan, apa yang disampaikan Beni Rachmat soal persoalan itu, yang sudah dia lakukan sudah sesuai dengan prosedur jelas tidak benar.

“Bagaimana sesuai prosedur, Kepala seksi yang membidangi pekerjaan tersebut tidak dilibatkan sementara Plh Kadisnaker melibatkan dari bidang lain yang tidak tau urusan serikat pekerja. Akhirnya terungkap juga kejanggalan yang dilakukan Beni Rachmat, yang mengerjakan pekerjaan bukan bidangnya,” tegas Gaosul.

Gaosul Alam sangat menyayangkan dengan kinerja pejabat Disnaker Kabupaten Tangerang yang bekerja tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai ASN.

“Beni Rachmat, Plt Kadisnaker sendiri bilang akan bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan jika kebijakan yang di ambilnya dianggap keliru. Ini sudah terjadi kekeliruan dalam mengambil keputusan, dan sudah selayaknya Beni mencabut keputusan yang dia buat dengan tidak melibatkan bidang yang seharusnya menangani pencatatan serikat pekerja/buruh.

“Plh Kepala Disnaker Kabupaten Tangerang harus tegas jangan mau di atur bawahan sekalipun bawahan tersebut orang hebat dan SDM harus sesuai dengan keahlian dan bidang pekerjaannnya, Sekalipun orang pinter yang menduduki jabatan Plt Kepala Disnaker Kabupaten Tangerang, kalau seorang atasan harus di atur bawahan akan hancur Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang,” tambahnya.

Dia menambahkan, terkait masalah itu dirinya dan beberapa pengurus KSPSI Kabupaten Tangerang telah melakukan pertemuan dengan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar.

“Kami sudah laporkan dan sampaikan kepada Bupati Tangerang, pada hari Kamis 3 Juni 2021, dan menyerahkan kronologis dugaan mal administrasi yang diduga dilakukan oleh Plt Kepala Disnaker Kabupaten Tangerang,” ungkapnya.

Gaosul dan Pengurus DPC KSPSI Kabupaten Tangerang berharap, Bupati Tangerang segera mengambil tindakan atas persoalan ini.

“Semoga Pa Bupati segera menindaklanjuti apa yang sudah kami sampaikan dalam pertemuan waktu itu, dan segera mengambil tindakan atas kinerja Plt Disnaker Kabupaten Tangerang,” harap Gaosul Alam menutup. (cd02/sg)

Advertisement