Connect with us

Megapolitan

Pemdes Abaikan Surat Permintaan Informasi, LSM Gerak Indonesia Lebak Bakal Lapor ke Komisi Informasi Provinsi Banten

Tayang

-

Oleh

Pemdes Abaikan Surat Permintaan Informasi, LSM Gerak Indonesia Lebak Bakal Lapor ke Komisi Informasi Provinsi Banten

CEKLISDUA.CO – Maraknya laporan masyarakat soal dugaan penyelewengan Dana Desa (DD) yang dinilai tidak transparan terkait bantuan, menjadi perhatian khusus LSM Gerak Indonesia DPC Kabupaten Lebak.

Sekjen Gerak Indonesia DPC Lebak, Deri Firmanda mengatakan, masyarakat banyak yang mengeluhkan tidak sesuainya besaran nilai uang yang diterima dari bantuan yang bersumber dari Dana Desa itu.

“Ada saja yang melapor atau lebih jelasnya curhat kepada kami terkait bantuan yang tidak sesuai dengan nominal yang diterima, tambah lagi KPM yang tidak tepat sasaran sehingga menimbulkan kecemburuan sosial,” terang Deri.

Belum lagi, kata Deri, soal dugaan Bumdes yang tidak jelas kemana dan tidak ada laporannya.

“Dengan adanya laporan masyarakat itu, kami merasa terpanggil dan ingin berupaya bisa membantu masyarakat miskin dan yang membutuhkan,” katanya.

Dikatakan Deri, Gerak Indonesia DPC Lebak mengirimkan surat ke beberapa Desa di tiap Kecamatan di wilayah Kabupaten Lebak, salah satunya Desa Curug Panjang Kecamatan Cikulur.

“Kami meminta data informasi terkait anggaran DD digunakan untuk apa ? dan BLT serta DD tersalurkan atau tidak,” ujar Deri.

Namun, lanjut dia, surat yang dilayangkan pada 9 Maret 2021 sampai saat ini tidak mendapatkan jawaban dari pemerintah Desa Curug Panjang.

“Kami akan mengajukan keberatan informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dalam waktu dekat ini,” ungkapnya.

Padahal, Lanjut Deri, pihaknya hanya meminta informasi dari Kepala Desa Curug Panjang, namun Kades itu malah meminta membaca Baliho di Kantor Desa.

“Kalau tidak paham mengenai data yang terpangpang di baliho, biar saya jelaskan,” ucap Kades Yadi melalui voice note whatsapp yang diterima LSM Gerak Indonesia Lebak, Selasa (16/3/2021).

“Kan kami hanya ingin surat dibalas dan dilampirkan data informasi yang kami minta bukan baca dari baliho,” ujar Deri.

Menurut Deri, ini harus menjadi perhatian untuk desa-desa yang sudah disurati untuk kooperatif, cukup membalas saja surat itu, sesuai UU NO 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public.

“Gerak Indonesia DPC Lebak siap membantu pemerintah untuk membongkar oknum pejabat-pejabat yang korup khususnya di wilayah Kabupaten Lebak,” tandasnya.

Editor: Eful SA