Connect with us

Seputar Banten

Ombudsman dan Kapolda Banten Kolaborasi Terkait Pelayanan Publik

Jaka Purwanta

Tayang

-

Laporan

Ombudsman dan Kapolda Banten Kolaborasi Terkait Pelayanan Publik

CEKLISDUA.CO – Kepala Perwakilan Ombudsman Banten Dedy Irsan didampingi oleh Zainal Muttaqin, Eni Nuraeni, Hariwidiarsa, dan Rizal Nurjaman kembali mengunjungi Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Banten Irjen Rudy Heriyanto Adi Nugroho, Rabu (24/3/2021).

Dedy Irsan, menyampaikan bahwa hubungan baik antara institusi Polri dan Ombudsman Republik Indonesia sudah terjalin cukup lama. Ditandai dengan Nota Kesepahaman (MoU) dan kerjasama sejak 2014 dan MoU tersebut telah diperpanjang sejak Juni 2020.

Bentuk kerjasama antara Polri dan Ombudsman RI dimaksud terkait penyelesaian laporan/ pengaduan masyarakat serta pencegahan maladministrasi dalam pelayanan publik, pendidikan serta pelatihan. Termasuk upaya panggil paksa terhadap pihak-pihak yang tidak kooperatif serta penerapan ketentuan pidana bagi para pihak yang menghalang-halangi tugas Ombudsman Republik Indonesia.

Untuk itu, Dedy menyampaikan bahwa kedatangannya ini untuk merealisasikan Perjanjian Kerja Sama antara Ombudsman RI Perwakilan provinsi Banten dengan Polda Banten sebagai turunan dari MoU antara Ombudsman RI dengan Kepolisian Republik Indonesia. PKS ini bertujuan agar Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten dan Polda Banten saling bersinegris dan bekerjasama dalam upaya peningkatan pelayanan publik di lingkungan Polda Banten terutama dalam penyelesaian laporan masyarakat dan pencegahan maladministrasi.

“Antara Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten dan Polda Banten perlu melakukan turunan dari MoU tersebut melalui PKS agar Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten dan Polda Banten saling bersinegris dan bekerjasama dalam upaya peningkatan pelayanan publik di lingkunga Polda Banten terutama dalam penyelesaian laporan masyarakat dan pencegahan maladministrasi” Jelas Dedy.

Dedy mengapresiasi atas peluncuran Aplikasi Dumas Presisi dan PolisiKu ini, semoga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, Dedy juga menyampaikan bahwa berdasarkan data, laporan masyarakat yang masuk di Ombudsman Banten terkait instansi Kepolisian tergolong rendah.

“Semoga hal ini berbanding lurus dan mencerminkan bahwa pelayanan publik di Kepolisian di wilayah hukum POLDA Banten memang sudah baik.”ujar Dedy.

Selain itu, Dedy Irsan juga menyampaikan bahwa setiap tahun Ombudsman RI juga melakukan survey kepatuhan tanpa pemberitahuan saat melakukan penilaian terhadap standar pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dimana Ombudsman juga melakukan penilaian juga dilingkungan Polri termasuk di Polres-Polres diwilayah Polda Banten.

“Kami berharap hal ini menjadi perhatian bagi Kapolda agar menginstruksikan para Kapolres untuk memenuhi standar pelayanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, agar ketika tim Ombudsman melakukan penilaian ke Polres-Polres di wilayah Polda Banten berada di zona hijau atau kepatuhan tinggi,” tutur Dedy.

Sementara itu, Kapolda Banten Irjen Rudy Herianto sangat menyambut baik rencana PKS tersebut dan akan segera menugaskan jajarannya untuk segera merealisasikannya.

“Kami menyambut baik rencana PKS ini, ini akan sangat bermanfaat bagi Polda Banten untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Publik di lingkungan Polda Banten. Kami sangat membutuhkan arahan dan dukungan dari Ombudsman. Saya berharap PKS ini dapat terlaksana dalam waktu segera”. Ujar Rudy.

Lebih dari itu, Rudy juga menyampaikan harapan agar pertemuan ini menjadi awal yang baik untuk ke depannya.

“Kepolisian Daerah Provinsi Banten akan terus berupaya memberikan Pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dengan koordinasi yang baik bersama Ombudsman Banten kami percaya hal itu dapat terwujud,” ujar Kapolda.

Dijelaskan pula bahwa, Polda Banten saat ini sedang membangun sistem pengaduan secara terpadu bagi masyarakat melalui aplikasi Dumas Presisi dan PolisiKU yang saat sudah mulai dijalankan dan tentunya akan sangat mebutuhkan masukan-masukan dari Ombudsman Banten.

Kapolda menjelaskan bahwa kerjasama dan hubungan yang telah terjalin, baik ditingkat pusat maupun daerah antara Ombudsman Republik Indonesia dan Polri, pengawasan pelayanan publik akan terus bersinergi.

“Terimakasih kepada Ombudsman Banten atas kunjungannya dan saya akan segera menginstruksikan kepada para PJU agar melakukan pembinaan kepada Kapolres untuk memenuhi komponen standar pelayanan publik sesuai dengan arahan Ombudsman,” jelas Kapolda.

Editor: Ali AA