Connect with us

Daerah

Kuota Pupuk Subsidi di Simalungun Tidak Sesuai Dengan Kebutuhan Petani

Tayang

-

Oleh

Kuota Pupuk Subsidi di Simalungun Tidak Sesuai Dengan Kebutuhan Petani

CEKLISDUA.CO – Pada Tahun 2021 ini, tahapan-tahapan dalam memeroleh pupuk bersubsidi sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Disamping minimnya kuota jumlah pupuk bersubsidi untuk daerah Simalungun jika dibandingkan dengan luas hamparan pertanian, proses administrasi untuk memenuhi pemberkasan menuju penebusan pupuk juga sangat menyita waktu dan konsentrasi para petani. Hal itu disampaikan Hendri selaku ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kota Pematangsiantar, Selasa,(9/3/2021).

Hendri, kepada awak media ini mengaku sudah lama bergerak dibidang usaha pupuk bersubsidi untuk sebahagian Wilayah kabupaten Simalungun, karena itu dirinya mengetahui dan merasakan langsung perubahan – perubahan yang terjadi dalam pendistribusian Pupuk bersubsidi.

Menurut Hendri, kuota pupuk bersubsidi untuk kabupaten Simalungun masih tetap kurang, bahkan kerja Petugas Penyuluh Lapangan ( PPL) lebih terfokus dalam memenuhi pemberkasan administrasi, yang semestinya kerja PPL mendampingi masyarakat petani agar memeroleh hasil panen yang memuaskan. Dalam hal peningkatan produksi tani, bukan administrasi yang dibutuhkan tapi produksi yang diinginkan Pak Presiden sebagaimana dengan program ketahanan pangan Nasional.

Baca juga: Pastikan Pupuk Subsidi Terdistribusi Baik, Kadistan Simalungun Turun Lapangan

Dengan kebijakan Menteri Pertanian yang adminstratif, lanjut dia, ternyata membebani penyaluran pupuk bersubsidi. Salah satunya mengenai E- RDKK, bahwa tidak semua masyarakat ERDKKnya bisa dilayani, karena tidak semua masyarakat punya Kartu Tanda Penduduk(KTP).

“Kemudian, dari alokasi jelas masyarakat Simalungun menerima pupuk hanya 40%, kalau ERDKK yang diakui pemerintah hanya 40%. Petani yang datanya tidak masuk, tentunya tidak memperoleh pupuk. Apa tidak menimbulkan kegaduhan. Petani yang tidak memiliki KTP, apa tidak boleh memperoleh pupuk?,” terangnya.

Pengusaha Distributor pupuk bersubsidi itu menjelaskan pengawasan pupuk sudah sangat ketat. Karena itu pengawasannya tidak perlu lagi adminstratif sampai PPL pun akhirnya hanya ngurus admisnistratif yang dinilai tidak bisa menaikkan produksi, PPL harusnya memberi dorongan gimana produksi naik.

“Saat ini pengawasan sudah sangat ketat ada pengawasan eksternal dan internal. Selain itu warna produksi pupuk bersubsidi dan non subsidi sudah beda, karena itu tidak mungkin ada permainan lagi. Kalau penekanan ke produksi kan jelas pengembalian ke pemerintah lewat pajak,” jelasnya.

Harusnya, sambung Hendri, anggaran dari Pemerintah pusat harus lebih dominan ke kuota pupuk, bukan anggaran pengawasan yang semakin naik. “Ini biaya pengawasan naik, pupuk kosong, produksi anjolok karena PPL disibukkan dengan administrasi,” ujarnya.

Penulis: Andironal S
Editor: Ali AA
SUmber: Ceklisdua.co

Advertisement