Connect with us

Peristiwa

Ketua FLAJK : Terhentinya Layanan SIKI dapat Timbulkan Potensi Gugatan Class Action

redaksi

Tayang

-

Laporan

SIKI Terhenti, FLAJK Angkat Suara Kegelisahan Masyarakat Jasa Konstruksi Tanah Air

JAKARTA – Pasca pelantikan pengururus LPJK baru bentukan UU No. 2 Tahun 2017 pada Selasa tanggal 22 Desember 2020. Kegiatan registrasi untuk sertifikasi baik untuk badan usaha maupun profesi saat ini sudah terhenti pelayanannya secara nasional.

Kegiatan registrasi untuk sertifikasi baik untuk badan usaha sampai dengan tingkat Provinsi berdasarkan surat kementerian PUPR melalui Dirjen Bina Konstruksi dengan nomor dengan nomer ; BK.0404.DK/1601 yang diterbitkan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020.

Hal tersebut tertuang dalam point satu ; Sesuai dengan pasal 40 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2020 tentang pembentukan lembaga pengembangan jasa konstruksi, pada saat pengurus LPJK 2021-2024 ditetapkan oleh menteri, maka LPJK Nasional dan LPJK Provinsi dinyatakan bubar.

Sekretaris Forum Lintas Asosiasi Jasa Konstruksi (FLAJK), Yakub, mengatakan pembubaran lembaga tersebut ternyata menimbulkan dampak terhentinya pelayanan jasa konstruksi terkait registrasi sertifikasi badan usaha maupun sertifikasi profesi yang belum diantisipasi dengan baik oleh Kementerian PUPR.

“Adapun, sebagaimana tertuang dalam surat tersebut bahwasnya untuk keterangan lebih lanjuti dapat menghubungi Sdri, Vita Puspitasari di 0811587055, dirinya telah berkali kali melakukan panggilan tlp akan tetapi belum pernah tersambung”, terang Yakub di rumah perjuangan masyarakat jasa konstruksi Jakarta selatan, Kamis (24/12/2020).

Hal ini dapat menjadi preseden buruk bila dibandingkan dengan keberhasilan layanan jasa konstruksi yang dilakukan berdasarkan UU No. 18 Tahun 1999 yang sebelumnya secara mandiri oleh Masyarakat Jasa konstruksi tanpa penyertaan alokasi anggaran negara yang selama 21 Tahun berjalan lancar dan tanpa hambatan yang berarti.

Ditempat yang sama, Ketua FLAJK Verry Senopel menuturkan bahwa sistem dan IT penyelenggaran jasa konstruksi yang digunakan sampai dengan kemarin seluruhnya tersebut, dibangun murni secara mandiri oleh masyarakat jasa konstruksi dengan nilai investasi yang cukup besar, agar kiranya dapat berkesinambungan dengan menyesuaikan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat jasa konstruksi kedepan yang terintegrasi dengan penyelenggara jasa konstruksi baik ditingkat Nasional maupun Regional.

“Terhentinya layanan SIKI saat ini telah menyebabkan tidak dapat dilayaninya permohonan baru serta perpanjangan SKA dan SBU yang akan segera digunakan oleh para kontraktor di seluruh Indonesia untuk dapat mengikuti tender dan pelaksanaan konstruksi baik yang bersumber dari Swasta serta APBN dan APBD Tahun 2021 di bulan Januari pada 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/kota,” kata Verry.

Menurut Verry, terhentinya layanan SIKI juga dapat menjadi satu kegiatan Wanprestasi oleh Kementerian PUPR terhadap Masyarakat dan Penyelenggara jasa konstruksi secara Nasional, belum lagi ditambah hilangnya kesempatan/peluang ( Lost Opportunity ) akibat terhentinya pelayanan SIKI tersebut.

“Terhentinya layanan SIKI juga dapat menimbulkan potensi gugatan Class Action dikarenakan dampaknya yang begitu hebat pada masyarakat jasa konstruksi di Tanah Air,” tutur dia.

Dengan terhentinya layanan SIKI, lanjut Verry, telah menjadi indikator bahwa Kementerian PUPR belum siap dan tidak memiliki persiapan matang yang terukur untuk dapat menghadirkan masa transisi yang tinggal landasnya justru diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat jasa konstrusi di Tanah Air.

“Belum lagi, dengan kondisi pandemi Covid-19, saat ini Kementerian PUPR telah menyumbang persoalan kepada Negara, dan tentu saja hal tersebut sama sekali tidak mencerminkan amanah dari Presiden RI Joko Widodo,” ujarnya.

Lebih lanjut Verry menjelaskan, memberikan penguatan dengan berbagai program dan stimulus pada lintas sektor untuk dapat survive di masa pandemi yang dilakukan oleh Presiden seakan tidak digubris oleh Kementerian PUPR yang keukeuh mengimplementasikan UU No. 2 Tahun 2017 saat ini juga (dimasa pandemi Covid-19 -red) dengan menyertakan anggaran Negara tanpa perencanaan yang baik, sehinga terhentinya pelayanan SIKI secara Nasional.

“Bukankah seharusnya kementerian PUPR mengayomi Masyarakat Jasa Konstruksi, Tidakkah Kementerian PUPR dapat melihat situasi saat ini tengah pandemi Covid-19, bantuan apa yang sudah diberikan Kementerian PUPR kepada masyarakat jasa konstruksi disaat pandemi Covid-19 saat ini ?,” tegas Verry Senopel

Setidaknya, kata Verry, Kementerian PUPR dapat melihat realitas yang ada bahwa Masyarakat Jasa Konstruksi juga terdampak Covid-19.

“Bahwa Masyarakat jasa konstruksi di Tanah Air juga sama sebagaimana warga negara Indonesia lainnya yang tengah berjuang dan bahu membahu untuk dapat survive dari masa pandemi ini,” pungkas Very.