Connect with us

Operasional

Kelas Kakap, Polri Ungkap Dugaan Penyelewengan Dana Otsus Papua

Ali AA

Tayang

-

Laporan

Kelas Kakap, Polri Ungkap Dugaan Penyelewengan Dana Otsus Papua

JAKARTA – Karo Analis Badan Intelijen Keamanan Polri Brigjen Achmad Kartiko ketika Rapim Polri 2021 mengatakan, Baintelkam Polri mengungkap data terkait dugaan penyelewengan dana otonomi khusus (Otsus) Papua. Tak tanggung-tanggung, penyelewengan ini mencapai Rp 1,8 triliun.

“Dari hasil pendataan Baintelkam Polri, pemerintah sudah menyalurkan dana sebanyak Rp 93 triliun untuk Papua dan Rp 33 triliun untuk Papua Barat. Namun, permasalahan penyimpangan anggaran muncul,” ungkapnya.

“Pertama adalah temuan BPK bahwa terjadi pemborosan ketidakefektifan penggunaan anggaran,” sambung Achmad Kartiko di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (17/2) dilansir JPNN.com.

Brigjen Achmad Jartiko menuturkan, ada dugaan mark-up dalam pengadaan fasilitas tenaga kerja, tenaga listrik, dan tenaga surya. Kemudian juga pembayaran fiktif dalam pembangunan PLTA sekitar Rp 9,67 miliar.

“Lalu ditemukan penyelewengan dana sebesar lebih dari Rp1,8 triliun,” tambah dia.

Jenderal bintang satu ini menerangkan, Baintelkam Polri juga mendapati adanya penolakan program Otsus Papua, yakni kelompok kontra otonomi khusus Papua.

“Pihak yang menolak itu ada 45 organisasi. Mereka menjadi motor agenda mogok sipil 2019 dengan membentuk kelompok Petisi Rakyat Papua tolak Otsus Papua,” jelas dia.

Kartiko menambahkan, pemerintah atas dasar itu telah mengirimkan surat ke DPR meminta adanya perubahan sejumlah pasal yang terkait dengan penggunaan anggaran dana Otsus Papua.

Hal itu mencegah adanya penyelewengan dana oleh oknum tidak bertanggung jawab.

“Namun, pemerintah telah mengirimkan ke DPR tentang perubahan otonomi khusus Papua. Ada dua perubahan di sana,” tandas Kartiko. (cd/jpnn)