Connect with us

Hankam

Kabid Humas Polda Banten Imbau Masyarakat Banten Jangan Mudah Terprovokasi

Tayang

-

Oleh

kabid humas polda banten imbau masyarakat banten jangan mudah terprovokasi
Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Edy Sumardi.

SERANG – Para simpatisan Habib Rizieq Shihab (HRS) yang tergabung dalam berbagai ormas Islam diberbagai daerah, melakukan aksi solidaritas kepada HRS yang ditahan polisi atas dugaan penghasutan.

Seperi yang terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat. Dimana sejumlah massa yang tergabung dalam berbagai ormas Islam di Ciamis mendatangi Polres Tasikmalaya pada Senin (14/12) siang.

Massa meminta agar ditahan sebagai bentuk solidaritas terhadap HRS. Tak hanya itu, mereka juga mempertanyakan keadilan terkait penembakan 6 orang laskar FPI di Tol Cikampek.

Aksi solidaritas tersebut juga terjadi di Provinsi Banten, beberapa oknum ormas berencana mendatangi Polda Banten untuk melaksanakan aksi unjuk rasa pada hari Selasa siang (15/12/2020).

Namun demi mencegah kerumunan di masa pandemi Covid-19 Polda Banten dengan tegas tidak mengeluarkan izin untuk melaksanakan aksi unjuk rasa tersebut.

Saat dikonfirmasi melalui ponselnya, Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Edy Sumardi membenarkan terkait tidak dikeluarkan izin kegiatan aksi solidaritas tersebut.

“Iya kita dari Kepolisian Daerah Banten dan Satgas Pencegahan Covid-19 Banten tidak memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan aksi unjuk rasa yang rencananya dilakukan di depan Polda Banten,” terang Edy, Selasa (15/12/2020).

Edy menuturkan, mengingat di masa pandemi Covid-19 tidak diperbolehkan melakukan kegiatan-kegiatan dengan jumlah banyak.

“Apalagi di Provinsi Banten sendiri masih ada daerah-daerah yang zona orange, sehingga kita benar-benar melarang untuk melaksanakan aksi unjuk rasa tersebut,” kata dia.

Terkait penahanan Habib Rizieq, Edy menjelaskan bahwa pelanggaran yang menyebabkan HRS ditahan bukan hanya perihal protokol kesehatan, melainkan terkait penghasutan.

“HRS itu ditahan bukan terkait kasus protokol kesehatan, bukan hanya kerumunan Petamburan. Tapi karena melanggar Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, dan ancamannya 6 tahun penjara,” jelas Edy Sumardi.

Edy melanjutkan, jika HRS hanya melakukan tindak pelanggaran terkait protokol kesehatan, maka ia hanya dikenai Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan Nomor 6 tahun 2018 dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara.

“Namun, ia juga melanggar Pasal 160 KUHP sehingga perlu ditahan,” ucapnya.

Untuk itu, Edy Sumardi mengimbau kepada masyarakat di Provinsi Banten agar jangan ikut terprovokasi dari dampak penahanan HRS tersebut.

“Saya harap masyarakat di Provinsi Banten jangan mudah terprovokasi, ingat negara kita negara hukum, percayakan semuanya dengan Kepolisian. Dan juga jangan mau kita dihasut untuk ikut melakukan aksi-aksi unjuk rasa tersebut,” tegas Edy.

Kabid Humas Polda Banten ini juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mematuhi protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Banten.

“Mari kita bersama-sama memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. Selalu menggunakan masker, rajin mencuci tangan dengan sabun atau handsanitizer, menjaga jarak dan hindari kerumunan,” pungkasnya.