Connect with us

Megapolitan

Ini Kata Pengamat Budaya Soal Tanah Bengkok Desa Tobat Serta Lambannya Respon DPRD

Tayang

-

Oleh

Ini Kata Pengamat Budaya Soal Tanah Bengkok Desa Tobat Serta Lambannya Respon DPRD
Pendiri Pusat Studi Komunikasi Kepolisian (PUSKOMPOL) dan Pengamat Budaya, Suryadi M.Si.

CEKLISDUA.CO – Jika benar sudah berkembang ke persoalan hukum pada tanah Desa Tobat Balaraja, Kabupaten Tangerang Banten yang di atasnya akan dibangun Pasar Tematik Sentiong dan sudah delapan bulan terbiarkan sehingga luput dari agenda DPRD Kabupaten Tangerang, maka tak salah bila dipahami ada persoalan manajemen dalam pengagendaan acara.

Pengamat Kepolisian dan Budaya, Suryadi, mengatakan, terlalu lama kalau cuma untuk membahas persoalan Tanah Bengkok Desa Tobat itu harus lebih dahulu menunggu delapan bulan baru diagendakan.

“Ada persoalan manajemen, bagaimana, kok hanya soal mengakomodasi ke dalam agenda, baru delapan bulan kemudian diagendakan, seharusnya persoalan rakyat dan tanah itu, jadi prioritas,” kata Suryadi. Jumat, (12/3/2021).

Pendiri Pusat Studi Komunikasi Kepolisian (PUSKOMPOL) itu menilai, sebenarnya hampir di seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, musyawarah sudah menjadi bentuk dan ciri yang senantiasa dikedepankan dalam berbagai persoalan yang tumbuh sehingga tidak berkembang lebih jauh.

Baca juga: Besok, Ketua DPRD Akan Bawa Surat Pengaduan Warga Desa Tobat Dalam Rapat Unsur Pimpinan

Komunikasi yang efektif, lanjutnya, akan mampu memengaruhi bagaimana suatu persoalan bisa “nyambung” antara pihak- pihak yang berbeda bahkan berselisih sehingga dapat diselesaikan melalui musyawarah.

“Jadi, mungkin kalau DPRD tanggap secara sedini, tak perlu ada pemasangan plang lahan atau saling klaim dari para pihak. Maka, semua terhindar dari persoalan hukum,” kata Suryadi.

Baca juga: 8 Bulan Surat Pengaduan Warga Desa Tobat Belum Ada Respon, Ketum Geram: DPRD Kabupaten Tangerang ‘Mandul’

Lebih lanjut Wasekjen Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN) ini mengatakan, soal Tanah Bengkok Desa Tobat itu kini akibantnya tak bisa dihindarkan, seolah ada saling klaim.

“Rakyat keluarkan berkas pembuktian, pihak investor juga nanti menyatakan berhak mengembangkan. Bagaimana pun investor tidak mungkin bergerak tanpa ada motivasi dan alas formal. Jadi meluas deh masalahnya?” kata Suryadi.

Baca juga: Warga Desa Tobat Minta Ketua DPRD Tindak Lanjuti Surat Pengaduan yang Terkesan Terabaikan

Bagaimanapun, persoalan yang sudah mulai menyentuh ke ranah hukum ini, harus diselesaikan dengan solusi yang produktif.

Pertama-tama, jika benar itu tanah desa dan tidak ada hal yang membenarkan itu dapat dialihfungsikan, maka harus lebih dahulu dikembalikan ke posisi semula ketika tak bermasalah.

Baca juga: Lahan Pembangunan Pasar Tematik Di Klaim Desa Tobat, Ini Tanggapan PPAT Kecamatan Balaraja

“Kembalikan ke titik nol bahwa itu adalah tanah desa. Di lain sisi penegak hukum harus mulai bekerja mengungkap bagaimana di atas lahan itu sampai bisa terjadi akan dibangun pasar tematik,” kata Suryadi.

Di sisi rakyat atau desa juga harus berbenah. Kata Suryadi, lahan kurang lebih seluas 6,18 hektar itu sendiri benarkah selama sudah dikelola untuk kepentingan umum sehingga produktif bagi rakyat atau desa.

Baca juga: Tak Ada Titik Terang, Masyarakat Desa Tobat Berencana Usir PD Pasar dan Pengembang Pembangunan Balaraja City Square

Jadi langkah saat ini, bukan menstatusquokan lahan tersebut. Tetapi, lanjutnya kembalikan saja kepada posisi semula.

Jika itu memang tanah lahan desa, urainya, kembalikan kepada fungsinya sehingga dapat produktif untuk kepentingan desa atau kepentingan umum.