Connect with us

Operasional

Ini Kata Kabid Humas Polda Banten Soal SK Kapolri Tentang Polsek

Jaka Purwanta

Tayang

-

Laporan

Ini Kata Kabidhumas Polda Banten Soal SK Kapolri Tentang Polsek
Kabidhumas Polda Banten Kombes Pol Edy Sumardi.

CEKLISDUA.CO – Kabidhumas Polda Banten Kombes Pol Edy Sumardi menjelaskan terkait kebijakan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, yang mengeluarkan Surat keputusan terkait kepolisian sektor (Polsek).

“Keputusan ini adalah tindak lanjut program prioritas Jenderal Sigit yang disampaikan pada Commander Wish pada tanggal 28 Januari 2021,” Kata Edy Sumardi, Rabu (31/3/2021).

Dijelaskan Edy Sumardi, ada sebanyak 1.062 Polsek yang tidak melaksanakan penyidikan, namun hanya fokus kepada pemeliharaan kamtibmas.

“Nah, untuk Wilayah Hukum Polda Banten Polsek yang tidak melakukan penyidikan sebanyak 8 polsek dari 4 Polres di jajaran Polda Banten,” jelas dia.

“8 Polsek dari Polres itu adalah, Polres Serang yaitu Polsek Pontang dan Polsek Tirtayasa, Polres Cilegon yaitu Polsek Kawasan Pelabuhan Banten dan Polsek Kawasan Pelabuhan Merak, Polres Lebak yaitu Polsek Sobang, Polsek Muncang dan Polsek Leuwidamar, Polres Pandeglang yaitu Polsek Angsana,” sambung Edy.

Baca juga: Kebijakan Kapolri, Sebanyak 1.062 Polsek Tidak Lagi Melakukan Proses Penyidikan

Lebih lanjut dia menjelaskan, Hal ini sesuai Program prioritas Kapolri pada bidang transformasi, program penataan kelembagaan, kegiatan penguatan Polsek dan Polres sebagai lini terdepan pelayanan Polri dengan rencana aksi mengubah kewenangan Polsek hanya untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat pada daerah tertentu (tidak melakukan penyidikan)

“Polsek yang tidak melakukan penyidikan, namun mengutamakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) seperti pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli (turjawali) , sambang dialogis ke masyarakat, memberikan himbauan, deteksi dini kejahatan, kegiatan preventif dan Preemtif lainnya serta melakukan Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara (TPTKP),” terang Edy Sumardi.

Edy menambahkan, untuk kriteria dalam menentukan polsek tidak melakukan penyidikan. Dilihat jarak tempuhnya dekat dengan polres, dilihat dari rata-rata jumlah tindak pidana yang terjadi di polsek tidak lebih dari 10 jumlah pertahunnya, Waktu tempuh dari Polsek ke Polres maksimal 1 (satu) jam dengan kendaraan bermotor (R2/R4).

“Untuk teknis pelaksanaan proses tindak pidana kejahatan di Polsek Tersebut akan diatur melalui jukrah Kapolri yang masih dalam proses,” pungkasnya.

Editor: Eful SA