Connect with us

Daerah

APH Diminta Periksa Pelaksanaan Dana Desa Nagori Birong Ulu Manriah Kecamatan Sidamanik

Tayang

-

Oleh

APH Diminta Periksa Pelaksanaan Dana Desa Nagori Birong Ulu Manriah Kecamatan Sidamanik

SIMALUNGUN – Pelaksanaan pembangunan yang anggarannya bersumber dari Dana Desa (DD) di Nagori Birong Ulu Manriah, kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara perlu diperiksa pihak Aparat Penegak Hukum.

Pasalnya proses pelaksanaan pembangunan dari mulai pencairan dana, pelaksanaan, dan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban diduga tidak sesuai tahapan.

Informasi yang dihimpun media, laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa pada tahun 2019, tidak selesai sesuai dengan jadwal yang ditentukan Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui dinas terkait.

Padahal batas waktu penyerahan Laporan itu dijadwalkan paling lama tertanggal 4 Agustus 2020. Jadwal ini memiliki tenggat waktu yang sangat lama dari akhir tahun 31 Desember 2019, namun tidak tahu secara pasti apa penyebab keterlambatan laporan tersebut.

Ketika hal ini dikonfirmasi kepada Kepala Desa Birong Ulu Manriah, Ali Hasibuan, pada Selasa,(26/1/2020), tidak berada di kantor. Menurut Sekretaris Desa (Sekdes) Frendi, saat ditemui dikantornya mengatakan bahwa Kades belum masuk kantor.

Berulang kali, Frendi selalu menjawab konfirmasi media dengan jawaban yang sama yakni mengarahkan media bertanya langsung kepada Kepala Desa.

“Coba media bertanya langsung kepada Pangulu Nagori,” ujar Frendi.

Jawaban Frendi selaku Sekdes yang juga merupakan verifikator Dana Desa diduga kuat bahwa dirinya tidak dilibatkan dalam pelaksanaannya. ” Langsung saja sama pak pangulu, mungkin di warung kopi nya yang biasa bapak itu,” tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, penggiat sosial kontrol Ilham kepada media mengatakan bahwa pihaknya menduga telah terjadi banyak kejanggalan pelaksanaan DD di Nagori Birong Ulu Manriah. Seperti pengadaan ternak kambing yang anggarannya juga dari Dana Desa.

“Oleh karenanya, dirinya berharap pihak Aparat Penegak Hukum untuk mengusutnya demi pemerintahan yang bersih dari KKN,” harapnya. (ARS)