Connect with us

Opini

Anomali vs Covid-19 dan Korupsi

redaksi

Tayang

-

Laporan

Anomali vs Covid-19 dan Korupsi

Tak percaya ada Covid-19, tapi ketika ada tetangga yang anggota keluarganya terjangkit dan dirawat atau meninggal, lantas dipencilkan. Sebaliknya, percaya pandemi Covid-9 berjangkit, tapi kerumunan manusia tak mengenakan masker jadi pemandangan umum di tempat-tempat wisata, di saat mudik bareng, “konkow” di gardu-gardu kampung, atau dalam suatu perayaan. Tidak persis dengan itu, terjadi pada kejahatan korupsi. Teriak peduli korban dampak korban Covid-19 atau nelayan kecil, tapi malah melakukan korupsi. Perilaku semacam itu, apa namanya?

LAMAN resmi covid.go.id mencantumkan, data per Selasa, 2 Januari 2021, di Indonesia orang terpapar Covid-19 sebanyak 22.555 orang meninggal dan yang positif 758.473 orang, sedangkan pasien sembuh 65.518 orang.

Sehari kemudian, Rabu, 3 Januari 2021, sumber yang sama mengutip Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan, sudah 222 negara yang terjangkit pandemi Covid-19. Jumlah yang meninggal dunia mencapai 1.818.849 orang, sedangkan 82. 579. 768 lainnya orang dinyatakan positif.

Atas kompilasi di tingkat dunia maupun khusus Indonesia, serupa memrihatinkannya sehingga dapat dibaca, orang sembuh bertambah, tapi yang meninggal dan pasien baru juga tambah melaju.

Bentuk dan obat untuk mengobati Covid-19 hingga kini belum ditemukan, meski virus penjangkitnya sudah dipastikan bernama Corona.

Dalam kondisi seperti itu, kepada setiap orang ”diwajibkan” melakukan langkah pencegahan bagi diri sendiri dan orang lain, sesuai protokol kesehatan WHO: di mana pun agar selalu mengenakan masker, menjaga jarak, dan sering-sering mencuci tangan dengan air yang mengalir (3M). Tambahannya, hindari kerumunan dan pertinggi sistem imunitas (kekebalan) tubuh dengan memperbanyak asupan makanan bergizi
.
Belakangan ada kabar gembira. Kini sudah tersedia vaksin. Vaksin bukan obat untuk mengobat pasien terpapar Covid-19, melainkan zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Kecukupan ketersediaan vaksin ini, memang belum sebanding untuk memvaksin setidaknya 180-an juta warga/ penduduk Indonesia (masing-masing dua kali vaksinasi).

Permasalahan tak berhenti pada jumlah vaksin yang tersedia saja. Dalam kalimat, bahasa dan gaya berbasis “curiga” masing-masing, ramai-ramai dibincangkan efektivitas vaksin, kebahayaan dan dampaknya, serta tentang halal-haramnya dalm kebingungan situasi darurat atau bukan. Bila perbincangan itu dibulatkan, bisa dipahami bahwa, sebagian orang meragukan, sebagian lagi “wait and see”, dan sebagian lainnya bersedia divaksin “dengan catatan”.

Mereka terpecah-pecah dalam beragam opini ada yang berbasis rasional dan tidak sedikit yang sekadar sentiment dan emosional “dipolitik-politikkan”. Satu sama lain, entah mana yang lebih besar porsinya. Presiden Joko Widodo pun ‘dipaksa’ menjadi orang pertama sebagai “kelinci percobaan”. Belakang, ia menyatakan “Siap!”

Adalah pasti, setelah 10 bulan Covid-19 berjangkit di Indonesia, masih terus terjadi anomali pada warga di belahan bumi yang satu ini. Anomali dapat dipadankan dengan ‘keanehan’, ‘keganjilan’, ‘penyimpangan’, ‘ketidaknormalan’, atau ‘kelainan’ (KBBI, 2002: 30, dan J.S. Badudu, 2003: 22).

Jika digunakan saja kata ‘kelainan’ sebagai padanan anomali (serapan dari bahasa asing, Inggris), maka dapat dijelaskan bahwa ‘kelainan’ adalah ‘perihal keadaan yang menyalahi’ atau ‘menyimpang dari kebiasaan’” (KBBI, 2002: 625).

Anomali alias ‘kelainan’ tersebut ternyata mudah ditemukan pada peristiwa pidana. Misalnya, teriak-teriak peduli memberi bantuan sosial (bansos) untuk warga terdampak lanjut Covid-19 (baca: bencana nasional non alam), tapi baru-baru ini justru Mensos JB dibantu konco-konconya, tega ambil untung pribadi alias korupsi dari bansos.

Masih di dunia pidana, Menteri Kelautan dan Perikanan (Men-KP) EP beserta orang dekat dan konco-konconya juga berbuat ‘kelainan’. Ia ditangkap KPK lantaran korupsi terkait kebijakan ekspor bibit lobster (benur). Padahal, ini erat terkait dengan kebijakan budi-daya lobster untuk kepentingan meningkatkan harkat hidup nelayan kecil. Ironisnya lagi, korupsi ini terjadi setelah sang menteri mencabut larangan ekspor benur produk Men-PK sebelumnya, Susi.

Pada kasus lain dalam suasana Pilkada Desember 2020, yang notabene masyarakat adalah penentu terpilih atau tidaknya pasangan calon menjadi Kepala Daerah – Wakil Kepala Daerah, KPK menangkap Bupati Luwuk Banggai Laut dan Wali Kota Cimahi (Jabar).

Kedua tersangka tersebut menambah “perbendaharaan koruptor” di Indonesia menjadi 121 kepala daerah ditangani KPK lantaran terlibat korupsi. Sebelumnya, KPK menyatakan, per Oktober 2019 sebanyak 119 orang kepala daerah terlibat rasuah sejak lembaga itu didirikan 2002. Artinya terkonfirmasi sudah 20 persen lebih dari 514 kepala daerah (bupati dan wali kota) dalam 34 provinsi di Indonesia, terlibat korupsi.

Para kepala daerah itu adalah orang-orang yang “diamini” dengan cara dipilih oleh masyarakat pemilihnya. Coba tanyakan kepada para pemilih, apakah mereka marah dan benci pada perbuatan korupsi? Ada yang tersipu-sipu dan ada pula yang mengelak diam begitu saja.

Jika pertanyaan dilanjutkan, apakah dalam suasana hangat jelang masuk tahapan Pilkada atau di masa kampanye, banyak pemilih yang menolak “money politic” atau terima-terima saja? Yang jelas, potensi korupsi pada kepala daerah sangat mengkhawatirkan. Karena, berdasarkan penelitian pada dua Pilkada serentak sebelumnya, menurut keterangan KPK, sekitar 82 persen para calon kepala daerah dibiayai oleh cukong.

Amat jelas, realitas tersebut menjadi potensi kejahatan korupsi bila si kepala daerah terikat “ijon” dengan si cukong. Bila nanti terpilih, mereka punya kewajiban balas budi lewat berbagai cara yang pasti berdampak membeban kepada anggaran pembangunan daerah. Konfirmasinya adalah fakta bahwa 20 persen kepala daerah terlibat korupsi dan berurusan dengan KPK.

Adalah pasti bahwa mayoritas kepala daerah di Indonesia, pencalonannya datang dari partai politik (Parpol). Boleh jadi si calon memang kader, bisa pula sekadar didukung Parpol. Cuma sedikit calon perseorangan. Logika sehatnya, Parpol yang mencalonkan atau yang menyodorkan mereka untuk dipilih rakyat, juga harus ikut digugat pertanggungjawabannya. Selain si pelaku dipidanakan, hukuman atau sanski terhadap Parpol juga perlu dipikirkan baik secara moral maupun diatur oleh Undang Undang. Dengan demikian, Parpol tak bersilepas tangan: “Pidana itu kan dilakukan oleh orang, atau yang bersangkutan sudah diberhentikan dan partai tidak akan memberi bantuan hukum”.

Berjangkitnya pandemi Covid-19 dan korupsi mengingatkan bilangan X yang digunakan sebagai variabel dalam kalimat terbuka. Misalnya, pada X + 1 = 5, maka X adalah variabel yang mewakili bilangan “Anu”. Jadi, X = 4. Jika diterapkan pada Covid-19, maka X adalah virus Corona yang wujudnya masih “Anu” yang menghasilkan Covid-19. Soalnya, pada kasus Covid-19, orang-orang terbelah terhadap adanya X atau bahkan Covid 19.

Seperti “Anu” alias X

BILA pada korupsi, penyebabnya tercium adalah X yang “dipersamaan-tersamarkan” dengan ijon dan “money politic”, maka memang agak sulit menuntut “jangan ada dusta di antara kita”. Baru akan terjawab ketika akhirnya berurusan dengan hukum, lantaran memang sudah diniatkan sejak awal untuk korupsi jika nanti menang dan dilantik jadi kepala daerah. Mungkin hal ini bisa disimak pada hasil penelitian KPK tadi bahwa, 82 persen dari para calon kepala daerah dimodali oleh cukong.

Apakah ijon yang jadi modal itu digunakan termasuk untuk “money politic”, pastilah si pemberi dan penerima tak mau mengaku, kecuali bila tersudut oleh pembuktian hukum. Bantahan-bantahan sering terjadi justru bikin malu sendiri di depan sidang yang terbuka untuk umum. Antropolog Prof. T. Jacob (alm) sampai-sampai menggambarkan Indonesia, “Siapa saja yang ingin mempelajari masalah korupsi, Indonesia merupakan sebuah laboratoroium besar dan kaya (“Tragedi Negara Kesatuan Kleptokrasi”, 2004: 25)

Menyimak masih banyaknya yang abai ada protokol kesehatan (protkes) dan fakta begitu banyaknya tersangka/ terdakwa/ terpidana yang disajikan KPP, memang perlu menjadi semacam permenungan pada masing-masing yang terlibat kolaborasi sampai melahirkan semacam ‘anomali’ atau ‘kelainan’ atau ‘penyimpangan’. Budayawan Moctar Lubis (alm) dalam pidato kebudayaannya pada 6 April 1977 di TIM, Jakarta, menstereotipkan manusia Indonesia dengan enam sifat di samping sifat-sifat yang lain.

Terkait dengan Covid-19 dan korupsi, penulis mengutipkan dua yang dikemukakaan Mochtar yang saling kait berkait yaitu, hipokrit alias munafik, dan lemah watak atau karakter (empat lainnya yaitu enggan dan segan bertanggungjawab atas perbuatannya, bersikap feodal, percaya takhayul, dan artistik). Menurutnya, berpura-pura, lain di muka, lain di belakang, merupakan ciri utama manusia Indonesia yang kemudian melahirkan sikap Asal Bapak Senang (ABS) (“Manusia Indonesia”, 2017: 18). Lemah watak atau karakter, tulis Mochtar, “…ini merupakan akibat dari ciri masyarakat dan manusia feodal pula. Dia merupakan segi lain dari sikap ABS (2017: 35).

Tentu saja tidak semua manusia Indonesia seperti yang distereotipkan Mochtar. Polemik pun tak terhindarkan. Psikolog Prof. Sarlito Wirawan Sarwono (alm) menyebut, Mochtar tidak ilmiah, karena tidak ada data berdasarkan penelitian, dan itu bisa terjadi pada bangsa mana pun (Mochtar, 2017: 80 – 89). Dalam pengantar Manusia Indonesia Jakob Oetama (alm) menyorongkan jalan tengah, “Stereotip tidak seluruhnya benar, tidak pula seluruhnya salah. Stereotip tumbuh dalam benak orang karena pengalaman, observasi, tapi juga oleh prasangka dan generaslisasi. Tetapi saya cenderung berpendapat, stereotip bermanfaat sebagai pangkal tolak serta bahan pemikiran serta penilaian kritis, maka aktual dan relevanlah…. Sosok Manusia Indonesia seperti dilukiskan wartawan-budayawan itu (Mochtar, pen) lebih kuat lagi aktualitas dan relevansinya” (2017: vi – vii).

Sejalan dengan Oetama, rasanya memang relevan jika menjadikan apa yang dikemukakan Mochtar tadi sebagai “pangkal tolak pemikiran serta penilaian kritis” dihubungkan dengan perilaku ketika menghadapi bencana pandemi Covid-19 dan korupsi yang terus-menerus menerpa bangsa.

Membiarkan diri dalam kondisi seperti itu hanya akan memenjarakan diri dalam satu kebiasaan. Pada glirannya bukan mustahil akan mengantarkan pada terbangunya budaya buruk yang amat merugikan bagi bangsa ini. Padadahal, menurut sosiolog Sindung, kebudayaan pada dasarnya terdiri atas gagasan-gagasan, simbol-simbol, dan nilai-nilai sebagai hasil karya dari tindakan manusia (2013: 1). Berdasarkan konsep kebudayaan, Ali Akbar menulis, ciri buruk yang tersebut akan diturunkan ke generasi berikutnya sehingga gambaran masa depan Indonesia mirip seperti masa kini (2011: 144). Negeri sekali!

Jadi teringat tahun 1990-an ketika film-film perang Amerika masih mendominasi bioskop-bioskop di Tanah Air. Salah satunya, “Predator” . Pada salah satu episodnya menggambarkan beberapa prajurit AS dalam kondisi tegang berada di hutan Vietnam. Berhari-hari bermalam malam tak pernah jumpa langsung Vietkong, tapi harus kehilangan satu per satu teman seregu disergap mahluk aneh. Mahluk itu tak berwujud, tapi tiba-tiba saja muncul sekelebatan menyerupai garis-garis listrik. Satu – dua serdadu terkapar mati.

Boleh jadi, kini anak bangsa ada dalam disorientasi alias kebingungan menghadapi Corona yang tak berwujud atau bagaimana bersikap menghadapi korupsi. Corona dan penyebab mendasar korupsi serupa X dalam X + 1 = 5. Sama sekali bukan mahluk aneh seperti dalam “Predator”. Itu sebabnya Covid dan korupsi, benar-benar terjadi. Tak usah bingung, apalagi sampai anomali alias mendadak berubah tabiat jadi menyimpang. Jangan!**

Suryadi | Pengamat Budaya/ Wakil Sekjen Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN)